Dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak tentunya memerlukan takaran dalam penjualannya, namun tak jarang takaran dalam jual beli tersebut sering kali dipermainkan oleh para pedagang. Di Desa Hutarimbaru biasanya jual beli minyak dilakukan oleh para penjual dalam bentuk literan pada botol yang sebelumnya bensin tersebut dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak eceran tersebut terdapat unsur ketidakpastian dalam takaran yang dilakukan oleh penjual. Penjual hanya mengingat dan mengira-ngira volume bensin di dalam botol, sehingga terdapat perbedaan volume antara botol satu dengan botol yang lain dan harga kurang pas dengan takarannya, hal tersebut merupakan kejanggalaan dalam jual beli yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di desa Hutarimbaru dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di Desa Hutarimbaru ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder yang mode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bahwa rata-rata pedagang minyak eceran di desa Hutarimbaru telah berjualan bertahun-tahun dengan masing-masing latar belakang yang berbeda, sistem penakaran yang digunakan para pedagang tidak menggunakan alat takaran hanya mengandalkan perkiraan saja yang mengakibatkan ukuran minyak berbeda-beda antara derigen/botol yang satu dengan derigen/botol yang lain. Akibat tidak meratanya ukuran minyak tersebut membuat para pembeli lebih memilih yang paling banyak karena tidak mau merugi dan para pedagang bensin eceran di desa Hutarimbaru belum menerapkan konsep hukum ekonomi syariah dengan baik dalam melakukan suatu usaha dalam berdagang harus sejalan dengan yang diterapkan oleh syariat Islam. Kebutuhan konsumen akan bensin telah tertolong dengan adanya pedagang bensin eceran hal ini sesuai dengan prinsip maslahah yang mendatangkan manfaat. Namun prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran tidak sesuai dengan perilaku pedagang bensin eceran di desa Hutarimbaru tersebut. Karena adanya unsur ketidakjelasan dalam takaran satu liter dalam sebotol bensin.