MHD YUSUF, HAMIDI (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAYANAN PAM DESA (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi thesis, STAIN Mandailing Natal.
MHD YUSUF HAMIDI_20020068_COVER-BAB I.pdf - Published Version
Download (1MB)
MHD YUSUF HAMIDI_20020068_BAB II-IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (638kB) | Request a copy
MHD YUSUF HAMIDI_20020068_BAB V-DAFATAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Download (242kB)
Abstract
Produk apapun yang dihasilkan tidak terlepas dari unsur pelayanan, baik itu jual beli sebagai peoduk inti, maupun sebagai produk lengkap. Perhatian terhadap kepuasan pelanggan semakin besar dan ditingkatkan lagi oleh masing-masing perusahaan. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana pelayanan air pam dan bagaimna tinjauan hukum ekonomi syariahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan dan kualitas air bersih PAM dan Bagaimana Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan (PAM) di desa Lumban Pasir. Yang dimana PAM ini awalnya sebuah pengaliran air bersih yang dilakukan pihak desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang mana dikenal masyarakat sampe sekarang dengan isitilah PAM.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pedekatan kualitatif.
Objek dalam peneitian ini adalah PAM Desa Lumban Pasir sedangkan subjeknya adalah masyarakat pennguna PAM Desa Lumban Pasir yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan satu orang informan dari pihak PAM. Metode pengumpulan data dengan cara obsevasi, wawancara dan dokumentasi.Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pelayanan air PAM sangat berbeda dengan pelayanan air pada umumnya, dimana dalam pelayanan dan kualitas air yang diberikan PAM tidak memuaskan pihak masyarakat atau merugikan masyarakat. Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan(PAM) di Lumban Pasir, Pelayanan jual beli air bersih yang dilakukan PAM belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Surah An-Nisa‟ ayat 29. Jika terdapat masalah dari pihak konsumen, petugas PAM meminta tambahan biaya dengan alasan tidak ada dana untuk perbaikan. Akad ini diharamkan dalam aktifitas fiqih muamalah, karena ada unsur ikrah (paksaan) dan dharar (bahaya) yang merugikan pihak konsumen.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pelayanan; Pam; Jual beli. |
| Subjects: | Perbankan Syariah > Sumber Daya Manusia Ekonomi Islam > Ekonomi Syariah |
| Divisions: | Syariah > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Hanan Azhari Hasibuan |
| Date Deposited: | 26 May 2026 01:58 |
| Last Modified: | 26 May 2026 01:58 |
| URI: | https://repository.stain-madina.ac.id/id/eprint/874 |
