Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pembayaran tarif air yang diterapkan oleh PDAM Tirta Madina dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang wajib dikelola secara adil dan bertanggung jawab. PDAM sebagai penyedia layanan air bersih memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan dan distribusi air kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian antara tarif yang dibayarkan dengan kualitas air dan pelayanan yang diterima. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian akad dalam sistem pembayaran tersebut menurut prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan pengguna PDAM dan pihak terkait. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep ujrah, yang menekankan kejelasan manfaat, keadilan imbalan, serta transparansi dalam transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diterima pelanggan dengan tarif yang dibebankan, khususnya dalam hal gangguan aliran air dan kualitas pelayanan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan manfaat dalam akad ijarah. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem tarif dan peningkatan pelayanan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah agar tidak merugikan salah satu pihak