Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sistem pembayaran jasa laundry di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya keragaman metode pembayaran laundry seperti perbiji, perbulan, dan perkilo, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketidakjelasan, ketidaksesuaian akad, serta potensi ketidakadilan antara pihak penyedia jasa dan konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi muamalah.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan pemilik dan pengguna jasa laundry di desa tersebut, serta dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep akad ijarah, prinsip gharar, dan ketentuan upah mengupah (ujrah) dalam fiqh muamalah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa praktik pembayaran jasa laundry di Desa Purba Baru masih mengandung unsur gharar, seperti pencampuran pakaian basah dan kering dalam proses penimbangan tanpa penjelasan kepada konsumen, serta ketidaksesuaian antara akad awal dengan realisasi pembayaran yang diterapkan. Hal ini dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip akad ijarah yang sahih dalam Islam. Selain itu, ditemukan juga praktik kurang transparan dalam penentuan harga dan proses timbangan yang tidak proporsional terhadap manfaat yang diberikan. Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sistem pembayaran jasa laundry yang tidak disertai dengan akad yang jelas dan keadilan dalam pelayanan tidak memenuhi syarat sahnya akad ijarah, serta mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha laundry di wilayah ini untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara tepat guna mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan penuh keberkahan