Salah satu kegiatan muamalat yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal adalah pinjam meminjam uang ke bank dengan jaminan buku koperasi unit desa.Seiring berkembangnya zaman kegiatan ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat desa Sinunukan IV. Akan tetapi kegiatan muamalat yang dilakukan
oleh masyarakat Sinunukan IV dengan pihak KUD tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena jaminan yang diberikan oleh pihak masyarakat kepada pihak KUD, sepenuhnya dikelola oleh pihak KUD termasuk cicilan yang harus di bayar ke bank dan juga bunga yang akan dipotong oleh pihak bank, sehingga didalam transaksi ini terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pihak KUD kepada masyarakat. Masalah ini perlu diperhatikan karena hal ini sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam dan kaidah dalam Hukum Ekonomi Syariah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem akad Peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi di desa sinunukan IV Kecamatan Sinunukan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi di desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif.Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data mentah kemudian diurutkan ke dalam kelompok, disusun ke
dalam kategori dan dikemas sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bertujuan untuk menjawab masalah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi unit desa yang dilakukan oleh masyarakat desa Sinunukan IV sudah menjadi ketetapan pihak KUD, dimana setiap masyarakat yang meminjam uang dengan jaminan buku kopeasi unit desa sepenuhnya dikelola dan ditanggungjawabi oleh pihak KUD baik dari segi cicilan yang harus dibayar setiap bulannya maupun besaran potongan bunga yang harus diberikan kepada pihak bank. Sedangkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Qardh pada praktek peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi unit desa di desa Sinunukan IV belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena di dalam transaksinya terdapat unsur ghararsementara dalam Hukum Ekonomi Syariah gharar itu tidak diprbolehkan karena dapat menimbulkankerugian dan juga ketiadakadilan.