Akad muzara‟ah ditujukan dalam pengelolaan penanaman benih padi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mulai dari proses pembersihan lahan, benih jagung, racun (rumput, hama), pupuk serta penanaman sampai tiba masa panen. Di Desa Tambiski, bagi hasil untuk pemilik tanah adalah 20 kaleng
padi dengan perjanjian sekalipun si penyewa rugi ia tetap memberikan bagi hasil tersebut, tetapi kenyataannya pada saat padi sudah siap panen, si penyewa mengingkari janji tersebut dengan alasan bahwa padi yang ia dapatkan setelah panen hanyalah sedikit, dan ia pun langsung memotong bagi hasil tersebut sesuaikemauan dia. Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah bagaimana praktik akad pengelolaan lahan padi dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pemilik lahan padi, penyewa lahan padi dan kepala desa Tambiski. Teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan guna menemukan hasil sebagai jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian mengenai praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski menunjukkan bahwa dilakukan menurut adat kebiasaan secara turun temurun dari orangtua terdahulu. Masyarakat tidak mengerti apakah kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Masyarakat melakukan akad yang
sesuai dengan persetujuan antara pemilik tanah dan petani secara lisan atas dasar kepercayaan. Di mana waktu pembayaran sewa lahan pengelola menguranginya, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah. Tinjauan hukum Islam terhadap akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski belum sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena saat ijab qabul kedua belah pihak menyepakati bagian untuk pemilik tanah sebesar 20 kaleng tetapi setelah panen adanya kecurangan dari pengelola yang mengurangi bagian pemilik tanah dengan alasan hasil panen menurun. Dari sini dapat dilihat adanya ketidakjujuran petani mengenai hal tersebut dan ada satu pihak yang dirugikan dalam praktiknya yaitu pemilik lahan.