Tanah pemerintah daerah adalah tanah negara yaitu tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi ada beberapa luas tanah yang belum dikelola oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian, perkebunan, tempat usaha bahkan ada yang membangun rumah sederhana di atasnya. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesadaran penuh dan pemahaman masyarakat desa mengenai hukum pengelolaan tanah, termasuk tanah pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan 9 orang pengelola atau penggarap tanah milik Pemerintah Daerah di UPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Data skunder penelitian ini bersumber dari artikel, buku harian, situs perguruan tinggi, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket/kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemerintah Daerah tersebut, dan untuk mengenai bagi hasil dari tanaman itu juga tidak ada. Dari dulu masyarakat sudah mengelola tanah milik Pemerintah Daerah ini secara bergantian karena tanah ini kosong dan tidak dikelola oleh pihak pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk mengelola atau menggarap tanah milik Pemerintah Daerah itu. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi tidak dibenarkan dalam hukum Islam, selama masyarakat itu belum melakukan akad baik jual-beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, atau pinjam-meminjam terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah sebelum mengelola tanah tersebut.