Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat terdapat masyarakat yang menyewa tanah negara tanpa izin Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah dijual masyarakat tetapi uang sewa diberikan kepada pengelola tanah. Penjualan tanah yang dilakukan oleh Abdul Latip dan Siti Anan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) padatahun 1980 dengan alasan tanah tersebut akan dibangun proyek irigasi. Tetapi setelah dijual kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), penjual menerima kabar bahwa tanah tersebut tidak jadi digunakan untuk proyek irigasi karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) salah ukur. Setelah itu terjadilah perjanjian bahwa mereka masih boleh menggunakan tanah tersebut dengan syarat apabila dibutuhkan suatu saat nanti mereka akan memberikannya. Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik hasil sewa tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum Direkrorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap hasil sewa tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum Direkrorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada penyewa dan yang menyewakan tanah milik kementerian pekerjaan umun Desa Sirambas. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam. dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari ketentuan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hasil sewa tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum Direkrorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat kepada pihak ketiga ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik tanah tersebut. Ibu Saleha tidak memiliki hak untuk menyewakan tanah tersebut dan tidak memiliki kekuasaan Sau kewenangan melebihi apa yang sudah diperjanjikan diawal sehingga segala hal yang dilakukan atas tanah tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan yang ada. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhdap praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan akad ijarah tanah kosong di Desa Sirambas dianggap terdapat adanya kecacatan ('aib). Kecacatan dalam akad tersebut yakni tidak terpenuhinya salah satu syarat kepemilikan harta. Adapun rukun yang mengalami kecacatan dalam akad tersebut adalah objek sewa. Di mana objek dalam penelitian ini yakni tanah milik orang lain. Kecuali pemilik memberikan syarat tertentu kepada peminjam yang menjadi pembatas akan pemanfaatannya.