Koperasi Syariah STAIN MADINA didasarkan untuk membantu kegiatan usaha para anggota dan dapat meringankan pembiayaan lainnya dalam hal ini Koperasi Syariah STAIN MADINA berdiri pada tanggal 06 Agustus 2020 dan resmi menerima Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sementara anggota koperasi merupakan seluruh keluarga besar kampus STAIN Madina (Dosen, Staf, dan Pramubakti). Para anggota koperasi menunjuk beberapa orang sebagai pengurus untuk mengelola usaha- usaha yang akan dikembangkan.
Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun beberapa tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA. (2) Untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaiaan pembayaran macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penyelesaian
pembayaran pembiayaan macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mendatangi ke rumahnya dan melalui surat juga, apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 kalau belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor Koperasi Syariah STAIN MADINA untuk di minta menjelaskan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam dan lainnya dalam hal ini penulis melihat belum adanya ketegasan dari pihak Koperasi Syariah STAIN MADINA dalam menyelesaikan masalah, dan yang kedua, Analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penyelesaiaan pembayaran macet di Koperasi Syariah STAIN MADINA dalam hal ini Bagi nasbaah yang mempunyai permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan seperti terkena penyakit serius ataupun kecelakaan sehingga beban hidup yang ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaannya Bagi nasabah yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang menyebabkan nasabah kehilangan harta bendanya seperti terjadinya tanah longsor dan kebakaran, Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya.