Dalam Islam ada beberapa sistem kerjasama pertanian yang dikenal dengan istilah muzara'ah dan musaqah. Ada dua hal yang menjadi permasalahan Pertama, besarnya sistem bagi hasil pada kebun kelapa sawit belum ditentukan pemilik kebun kelapa sawit. Pengelola hanya melakukan pekerjaan merawat pohon sawit sampai ia siap dipanen. Kedua, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada kejelasan dalam kesepakatan bagi hasil. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit. Teknik analisis data adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hasil penelitian. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Hadangkahan belum menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad musaqah yang menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/2 dan 1/3 bagian tetapi praktiknya pengelola tidak mengetahui mengenai karjasama diantara mereka karena dari awal kesepakatan tidak ditentukan. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik dan pengelola kebun di Desa Hadangkahan belum menggunakan 1/2 dan 1/3:1/3, sementara di kajian hukum Islam seharusnya perjanjian musaqah umumnya adalah 1/2: 1/2, dan 1/3:1/3, karena bibit dan segala keperluan untuk perawatan sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad musaqah di Desa Hadangkahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena ada pembagiannya 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk pengelola lahan.