Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan.
Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan. Latar belakang
penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan sistem COD dalam
transaksi jual beli online, yang dalam praktiknya sering menimbulkan
permasalahan di lapangan, seperti penolakan pembayaran oleh konsumen,
kesalahpahaman mengenai tanggung jawab kurir, serta ketidaksesuaian barang
yang diterima. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian
praktik COD dengan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya dalam kajian fiqih
muamalah.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan kurir
ekspedisi dan konsumen, serta dokumentasi terkait praktik pembayaran COD.
Analisis data dilakukan dengan mengkaji praktik dilapangan kemudian
dibandingkan dengan konsep akad dalam hukum Islam seperti akad jual beli (al
bai’), akad wakalah, serta prinsip kejujuran (shidq) dan tanggungjawab (amanah).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran COD pada
dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat
jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul yang
dilakukan secara tidak langsung melalui media elektronik. Kurir dalam sistem COD
berperan sebagai perantara (wakil) yang hanya brtugas mengantarkan barang dan
menerima pembayaran, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas
barang. Namun, permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian barang atau
penolakan pembayaran, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen
terhadap mekanisme transaksi COD.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa praktik pembayaran COD pada
ekspedisi pengiriman barang di panyabungan secara umum telah sesuai dengan
hukum Islam selama memenuhi prinsip kejelasan akad, kejujuran informasi, serta
tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan. Oleh karena itu,
diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur COD serta penegasan
tanggung jawab masing-masing pihak agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip
syariah.