Sari, Lianna (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN BENIH SUBSIDI PEMERINTAH DALAM BIDANG PERTANIAN (Studi Kasus Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
LIANNA SARI_18020810_HKI_COVER - BAB I.pdf - Published Version
Download (903kB)
LIANNA SARI_18020810_HKI_ BAB II - IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (946kB) | Request a copy
LIANNA SARI_18020810_HKI_ BAB V.pdf - Published Version
Download (403kB)
Abstract
Benih merupakan salah satu fakor penentu dari keberhasilan suatu usaha di bidang pertanian, maka dari itu, pemerintah hadir untuk memberikan benih yang berkualitas dalam bentuk subsidi, agar masyarakat bisa bertani menggunakan bibit unggul dengan harga yang terjangkau. akan tetapi timbul masalah dalam hal penyaluran benih subsidi, dimana terkadang benih yang datang bukan jenis bibit unggul dan jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pembagian yang tidak proporsional. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field
Research). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah para anggota kelompok tani Desa Hutarimbaru, sedangkan data skunder adalah bersumber dari buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yan di gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa temuan yang fundamental yang penulis jumpai di lapangan terkait dengan penyaluran benih subsidi pemerintah, pertama: benih yang di salurkan memang jumlahnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan luas lahan masyarakat, kedua: terkadang momen kedatangan benih tidak pas saaat masyarakat turun ke sawah, ketiga: jenis bibit yang tidak sesuai dengan yang di usulkan, keempat: masih adanya masyarakat yang mendapatkan bibit padahal ttidak memiliki sawah. Dalam hukum Islam, adil adalah suatu keharusan yang tidak ada tawaran di dalamnya, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional sesuai kebutuhan. Dalam Islam pun memakan harta yang bukan ha kita adalah haram. sama halnya dengan masyarakat penerima subsidi yang tidak punya sawah, berarti tidak berhak menerima subsidi benih padi dari pemerintah. karena syarat dari penerima benih adalah mereka yang memiliki sawah garapan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hukum Islam; Benih Subsidi Pemerintah; Benih Pertanian |
Subjects: | Hukum Islam |
Divisions: | Syariah > Program Studi Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Hanan Azhari Hasibuan |
Date Deposited: | 22 Aug 2024 07:58 |
Last Modified: | 22 Aug 2024 07:58 |
URI: | https://repository.stain-madina.ac.id/id/eprint/157 |