Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang batas usia dan besaran nafkah anak pasca perceraian. Perceraian kerap kali menimbulkan banyak masalah, diantaranya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Persoalan nafkah anak sering menjadi masalah karena hak anak dikesampingkan apalagi yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dimana sang ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak. Maka disini peran Majelis Hakim sangat penting, bagaimana pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam menetapkan besaran nafkah anak sehingga pihak yang wajib dinafkahi tidak terlantar akibat kelalaian ayah, karena kasus yang sering terjadi di masyarakat bahwa pihak istri yang sangat dirugikan dia mengalami kesulitan dan harus berusaha keras untuk menafkahi anakanaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan ( field reseacrch) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian, pengumpulan data menggunakan penelusuran literature, dokumentasi dan wawancara kepada hakim. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menuturkan, menafsirkan serta menguraikan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung melalui Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Dari hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa aturan yang sudah dibuat tentang pembagian nafkah anak pasca perceraian belum begitu signifikan dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian. Hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak pasca perceraian tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan anak yang sesungguhnya. Tidak sedikit partimbangan hakim hanya melihat kesanggupan dan kemampuan sang ayah dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian.