Kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang terpenting dalam membuat usaha. Dewasa ini masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel halal atau berlabel halal pada kemasan produknya Karena pentingnya produk halal, maka semua pihak harus mematuhi Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu
Bagaiman praktik penyebaran barang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Natal dan Bagaimana perspektif fiqih muamalah dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap peredaran barang yang tidak bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumnetasi. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bahwa penyebaran produk yang belum bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal sudah meluas dan pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan tersebut belum efektif masih terdapat beberapa kendala dan dalam perspektif Fiqih Muamalah peredaran produk yang terjadi di wilayah Kecamatan Natal baik dan halal untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut terbuat dari bahan yang dihalalkan, halal dalam proses pengolahannya, dan juga diperoleh dengan cara yang halal namuna tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia, sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasikan.