Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemberian imbalan kepada panitia kurban yang diambil dari dana kurban di Desa Panyabungan III, yang telah menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Di satu sisi, panitia kurban memegang peranan penting dalam mengelola seluruh tahapan pelaksanaan kurban sehingga dianggap berhak menerima imbalan atas waktu dan tenaga yang telah dicurahkan. Di sisi lain, praktik ini memunculkan persoalan terkait transparansi pengelolaan dana kurban serta kejelasan kesepakatan antara panitia dan peserta kurban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemberian imbalan kepada panitia kurban dari dana kurban di Desa Panyabungan III serta menganalisisnya dari perspektif maslahah (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari panitia kurban, peserta kurban, tokoh agama, dan warga masyarakat, serta data sekunder yang berasal dari literatur, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian imbalan kepada panitia kurban dari dana kurban di Desa Panyabungan III telah berlangsung secara turun-temurun sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan tenaga yang dikontribusikan oleh panitia dalam penyelenggaraan ibadah kurban. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana kurban, tidak adanya penjelasan yang jelas kepada peserta kurban mengenai imbalan panitia, serta tidak adanya kesepakatan bersama terkait besaran imbalan yang diberikan. Ditinjau dari perspektif maslahah, pemberian imbalan kepada panitia kurban pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, sepanjang hal tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah kurban dan tidak mencederai esensi religius dari ibadah itu sendiri. Namun demikian, praktik di Desa Pariyabungan III belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah karena masih mengandung unsur ketidakjelasan dalam akad serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dana kurban yang lebih transparan, tepercaya, dan sesuai dengan syariah guna memastikan terwujudnya kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Kata kunci: Maslahah, Imbalan Panitia Kurban, Dana Kurban, Hukum Ekonomi Islam, Maqasid al-Shariah.