Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi problematika pernikahan dini di Kecamatan Panyabungan Barat. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, serta kestabilan rumah tangga di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga yang mampu memberikan edukasi, pembinaan, dan pencegahan sejak dini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur batas usia perkawinan dan peran BP4 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan peran BP4 di Kecamatan Panyabungan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4, meskipun belum memiliki struktur mandiri, tetap menjalankan fungsinya secara aktif melalui KUA setempat. Peran BP4 meliputi pemberian nasihat pra-nikah, penyuluhan kepada remaja, kerja sama dengan penyuluh agama dan pihak Puskesmas, serta keterlibatan dalam mengarahkan dispensasi nikah apabila terjadi kehamilan di luar nikah. Faktor pendukung pelaksanaan peran BP4 antara lain adanya kerja sama lintas sektor, kesadaran masyarakat yang meningkat, serta dukungan regulasi. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang BP4, dominasi peran tokoh adat (hatobangon), pengaruh media sosial, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan BP4 dalam menekan angka pernikahan dini sangat bergantung pada sinergi antara lembaga keagamaan, adat, keluarga, dan pemerintah. Peran BP4 juga sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya kaidah dar’u al-mafāsid muqaddam ‘ala jalb al-maṣāliḥ, yang menekankan pentingnya mencegah kemudaratan dibandingkan mengambil manfaat.