Penelitian ini mengkaji praktik sunat perempuan dalam perspektif maqasid syariah serta menelaah relevansinya dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang penghapusan praktik tersebut. Sunat perempuan masih dijalankan di sebagian masyarakat muslim Indonesia, meskipun mendapat kritik dari lembaga kesehatan internasional dan aktivis perempuan karena dinilai membahayakan kesehatan dan merendahkan martabat perempuan.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis normatif. Data dianalisis menggunakan teori maqasid syari’ah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sunat perempuan dalam peraturan nomor 28 tahun 2024 sejalan dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan keturunan. Praktik sunat perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam nash qath’i dan berpotensi menimbulkan mudarat, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak, kesehatan, serta martabat perempuan, sekaligus relevan dengan upaya membangun keluarga muslim yang sehat dan bermartabat.