Hutang piutang yang terjadi pada warga di Kecamatan Panyabungan, Mandailing natal yang dilakukan antar warga dengan penyitaan barang, dimana si pemberi uang menyita barang dari si peminjam sebagai ganti pembayaran hutang si peminjam tersebut. Dimana si pemberi utang dapat menyita barang peminjam sebagai pengganti pembayaran hutang yang di pinjam oleh si peminjam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang diKecamatan Panyabungan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyitaan dan tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan. Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (social), maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kecamatan Panyabungan sebagai tempat yang dijadikan tempat penelitian.Hutang piutang yang terjadi pada warga di Kecamatan Panyabungan, Mandailing natal yang dilakukan antar warga dengan penyitaan barang, dimana si pemberi uang menyita barang dari si peminjam sebagai ganti pembayaran hutangsi peminjam tersebut. Tetapi disini yang lebih banyak barang disita yaitu barang elektronik seperti televisi, kulkas, telepon genggam, dan laptop. Praktik hutang-piutang di Kecamatan Panyabungan umumnya dilakukan secara lisan, meski ada juga yang melibatkan perjanjian tertulis. Penyitaan barang sebagai jaminan sering terjadi jika penghutang tidak mampu membayar tepat waktu, meskipun dalam beberapa kasus, bunga dikenakan yang tidak sesuai dengan prinsip qardh dalam Islam.Dalam Islam, akad rahn (gadai) adalah mekanisme yang sah untuk menjamin pembayaran hutang, di mana barang jaminan dapat diambil oleh si pemberi hutang kepada si penerima hutang yang gagal membayar hutangnya. Akan tetapi, barang yang disita harus sesuai atau seimbang dengan jumlah hutang yang belum dibayar. Jika kreditur tetap memaksa pembayaran hutang meskipun barang jaminan telah disita, hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi, jika nilai barang yang disita jauh melebihi hutang, atau debitur masih diminta untuk membayar hutangnya meskipun barang sudah disita, ini bisa dianggap sebagai tindakan zalim. Islam melarang pengambilan keuntungan tambahan dari debitur dalam bentuk riba atau bentuk ketidakadilan lainnya