Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdl menjadi objek kajian terkait pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang masih berusia anak serta tinjauannya berdasarkan fiqh jinayah. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keterangan korban dan saksi keterangan pelaku serta alat bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai anak dengan memperhatikan pembinaan, pendidikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan perspektif fiqh jinayah kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan mudarat. Pertanggungjawaban pidana anak berkaitan dengan konsep ahliyyah dan baligh, sehingga pemberian sanksi harus disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan kemampuan hukum anak maka pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perlindungan anak sehingga Sanksi yang diberikan kepada anak harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan masa depan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga mengutamakan kemaslahatan dalam proses peradilan anak.