Penelitian ini membahas pertanggungjawaban turut serta (deelneming) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan beberapa orang dengan pembagian peran yang berbeda dalam kegiatan pertambangan tanpa izin, sehingga diperlukan analisis mengenai dasar pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban turut serta (deelneming) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dan menganalisisnya berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data utama berupa Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum Islam yang berkaitan dengan penyertaan dalam jarimah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JH sebagai operator excavator memberikan kontribusi aktif dan merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan pertambangan tanpa izin, sehingga oleh Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai medepleger berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JH dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, keterlibatan JH dapat dianalisis melalui konsep al-isytirak fi al-jarimah dan lebih tepat dikategorikan sebagai al-mubasyarah karena tindakannya secara langsung menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan pertambangan. Pertambangan tanpa izin dapat ditempatkan sebagai jarimah ta‘zir, dengan pertanggungjawaban yang diindividualisasikan berdasarkan peran, kontribusi, pengetahuan, kehendak, dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku. Dengan demikian, terdapat kesesuaian pada prinsip bahwa pertanggungjawaban didasarkan pada kontribusi nyata pelaku, meskipun hukum pidana Islam memberikan penekanan yang lebih tegas pada pembedaan bentuk keterlibatan dan individualisasi pertanggungjawaban.