Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik perceraian dan rujuk
tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot. Perceraian dilakukan secara lisan dan
kekeluargaan tanpa Pengadilan Agama, kemudian pasangan kembali bersama tanpa
mencatatkan rujuk. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kepastian status
perkawinan, hak istri dan anak, nafkah, harta, serta administrasi keluarga. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik perceraian dan rujuk tanpa
pencatatan di Desa Pasar Hutabargot beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta
menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif Maqasid al-Syari’ah. Penelitian ini
menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptifanalitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi
terhadap pasangan yang menjadi informan penelitian serta tokoh masyarakat, kemudian
dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta
diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian dan rujuk
tanpa pencatatan masih ditemukan dalam beberapa pola. Sebagian pasangan melakukan
perkawinan yang tidak tercatat dan ketika terjadi perselisihan memilih menyelesaikan
perceraian secara agama dan kekeluargaan tanpa melalui Pengadilan Agama. Selain itu,
ditemukan pula pasangan yang perkawinannya telah tercatat dan memiliki buku nikah,
tetapi tetap melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan kemudian kembali hidup
bersama tanpa melakukan pencatatan rujuk. Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut
antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perceraian dan rujuk,
kuatnya kebiasaan menyelesaikan persoalan rumah tangga secara kekeluargaan, adanya
pemahaman bahwa talak secara agama sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan,
perkawinan yang sejak awal tidak tercatat, serta anggapan bahwa proses Pengadilan Agama
membutuhkan biaya, waktu, dan prosedur yang rumit. Dari perspektif hukum positif
Indonesia, perceraian bagi masyarakat Muslim harus dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama, sedangkan rujuk harus memenuhi ketentuan hukum Islam dan dicatat sesuai
ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif fikih, talak di luar pengadilan dapat
dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat talak, tetapi hal tersebut tidak
menghilangkan kewajiban masyarakat untuk mengikuti ketentuan hukum negara. Khusus
dalam kasus talak tiga, pendapat jumhur ulama dan empat mazhab tidak memberikan ruang
untuk melakukan rujuk secara langsung setelah talak tiga. Ditinjau dari Maqasid alSyari’ah, praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan berpotensi menimbulkan mafsadah
apabila menyebabkan ketidakpastian status perkawinan, tidak terlindunginya hak istri dan
anak, serta menimbulkan persoalan mengenai harta dan administrasi keluarga. Pencatatan
dan penyelesaian melalui lembaga yang berwenang memiliki fungsi penting dalam
mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz alnafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, pencatatan
perceraian dan rujuk bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga menjadi
bagian dari upaya memberikan kepastian status hukum, melindungi hak-hak anggota
keluarga, mencegah kemudaratan, dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan
keluarga.