Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang merampas kebebasan, kehormatan, dan martabat manusia, terlebih ketika korban merupakan anak, sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perlu dikaji tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan perbandingan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl sebagai sumber data primer serta Al-Qur’an, hadis, buku, dan jurnal sebagai sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, meliputi terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, alat bukti, usia korban, eksploitasi seksual, keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian menjatuhkan pidana penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp. 200.000.000,00. Tinjauan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa TPPO termasuk jarimah ta‘zir karena tidak terdapat nash yang menentukan jenis dan kadar hukumannya, sedangkan pertimbangan hakim pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menekankan tingkat kejahatan, keadaan pelaku dan korban, keadilan, proporsionalitas, serta kemaslahatan. Namun, berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, al-zajr, al-islah, dan kemaslahatan, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kemudaratan karena korban masih berusia 16 tahun dan mengalami eksploitasi seksual. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan ta‘zir, tetapi kadar pidananya belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan korban, efek jera, dan keadilan yang proporsional.