Efektivitas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) tentang Pencatatan
Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal).
Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih
ditemukannya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tambangan meskipun
Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan setiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan nikah di KUA
Kecamatan Tambangan serta menganalisis efektivitas penerapan ketentuan
tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan
pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori sistem
hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum,
dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan
nikah di KUA Kecamatan Tambangan terutama dipengaruhi rendahnya kesadaran
hukum masyarakat, pengaruh adat, praktik nikah lari, serta kurangnya pemahaman
mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, diperlukan
peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta sinergi antara KUA,
pemerintah desa, tokoh telah berjalan sesuai ketentuan dan didukung pelayanan
administrasi serta penggunaan SIMKAH. Namun, efektivitasnya belum
sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan 274 keluarga dengan perkawinan
tidak tercatat selama 2019–2025, sementara hanya 14 keluarga yang mengajukan
itsbat nikah. Kondisi tersebut agama, tokoh adat, dan masyarakat.