Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan Dana Desa dalam
pengelolaan usaha Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok yang dilaksanakan
melalui kerja sama antara Pemerintah Desa dan Kelompok Mesin Padi. Pemerintah
Desa berperan dalam menyediakan modal atau aset usaha, sedangkan Kelompok Mesin
Padi bertindak sebagai pihak yang mengelola kegiatan usaha. Kerja sama tersebut
bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan melalui pelayanan penggilingan padi. Namun, dalam pelaksanaannya
masih ditemukan beberapa persoalan, antara lain belum adanya akad tertulis yang secara
jelas mengatur bentuk kerja sama, belum jelasnya hak dan kewajiban para pihak,
mekanisme penyetoran, pembagian hasil dan biaya operasional, serta pencatatan dan
pelaporan pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai
kesesuaian penerapan kerja sama tersebut dengan prinsip dan ketentuan akad
mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam
pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok serta
mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Ketua Kelompok, Bendahara Desa, Anggota
Kelompok,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Peyuluh Pertanian. Data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang ditemukan
di lapangan dengan ketentuan akad mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kerja sama pengelolaan Dana
Desa pada Kelompok Mesin Padi pada dasarnya memiliki pola hubungan antara
Pemerintah Desa sebagai pihak yang menyediakan modal atau aset usaha dan
Kelompok Mesin Padi sebagai pihak yang mengelola usaha. Namun, pelaksanaannya
belum didukung oleh akad mudharabah yang terstruktur dan jelas. Kesepakatan lebih
banyak dilakukan secara lisan, sementara hak dan kewajiban para pihak, mekanisme
penyetoran, pembagian hasil, biaya operasional, serta pencatatan dan pelaporan
keuangan belum diatur secara memadai. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah,
pelaksanaan kerja sama tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan ketentuan
akad mudharabah, terutama berkaitan dengan kejelasan akad dan shighat, nisbah bagi
hasil, pembagian keuntungan dan biaya, serta pembagian risiko. Meskipun kegiatan
tersebut memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,
diperlukan perbaikan melalui perjanjian tertulis, penetapan nisbah berdasarkan
persentase keuntungan, kejelasan pembagian biaya dan risiko, serta peningkatan
transparansi dan pencatatan pengelolaan usaha agar pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
Kata Kunci: Dana Desa, Mudharabah, Kelompok Mesin Padi, Hukum Ekonomi
Syariah.