Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik
pelaksanaan pernikahan dengan mahar berhutang di Desa Hutapungkut Julu,
faktor-faktor yang melatarbelakanginya, implikasinya terhadap kehidupan rumah
tangga, serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif maqasid syariah.
Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif
dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi terhadap pasangan suami istri, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak
terkait di Desa Hutapungkut Julu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
pernikahan dengan mahar berhutang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat
Desa Hutapungkut Julu. Praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama
jumlah dan bentuk mahar telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak,
istri memberikan persetujuan terhadap penundaan pembayaran, serta suami
memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melunasinya. Faktor yang
melatarbelakangi praktik mahar berhutang antara lain keterbatasan ekonomi,
pekerjaan yang belum tetap, kemampuan finansial suami yang terbatas, serta
pelaksanaan perkawinan melalui kawin lari (tangko binoto) yang menyebabkan
persiapan mahar dilakukan dalam kondisi terbatas. Dalam praktiknya, sebagian
mahar dibayarkan pada saat akad, sedangkan sebagian lainnya ditangguhkan dan
dilunasi setelah akad sesuai dengan kesepakatan. Implikasi mahar berhutang
terhadap kehidupan rumah tangga menunjukkan hasil yang beragam. Pada
pasangan yang memiliki kesepakatan yang jelas, komunikasi yang baik, serta
tanggung jawab suami dalam melunasi mahar, penundaan pembayaran tidak selalu
mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun, apabila pembayaran
mengalami keterlambatan, tidak memiliki kepastian, atau objek mahar yang
dijanjikan ternyata bermasalah, kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan,
kekecewaan, menurunkan kepercayaan istri, melibatkan keluarga dalam konflik
rumah tangga, dan dalam salah satu kasus penelitian bahkan berakhir pada
perceraian. Dalam perspektif maqasid syariah, praktik mahar berhutang dapat
mengandung kemaslahatan apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan,
kejelasan, dan tanggung jawab dalam memenuhi hak istri. Sebaliknya, pengabaian
terhadap kewajiban pembayaran mahar dapat menimbulkan kemudaratan,
khususnya terhadap perlindungan harta (hifz al-mal) dan keutuhan keluarga serta
keturunan (hifz al-nasl). Dengan demikian, mahar berhutang bukan sekadar
persoalan penundaan pembayaran, tetapi berkaitan erat dengan pemenuhan hak
istri, tanggung jawab suami, kejelasan kesepakatan, serta upaya mewujudkan
kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga.