Penelitian ini mengkaji praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman di Desa Aek Sundur, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara dalam perspektif Hukum Islam. Praktik ini dilakukan oleh masyarakat petani setempat yang mengalami kerugian akibat serangan hama babi hutan dan kera yang dibantu oleh tim survei dan dipilih langsung saat musyawarah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman serta mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut.
Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara kepada tim survei, dilengkapi dengan Dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Aek Sundur menerapkan sistem pengupahan pemburu hama melalui iuran warga sebesar Rp
10.000 perrumah tangga perminggu yang dikelola oleh Tim Survei. Besaran upah yang diberikan bersifat perorangan dan borongan berdasarkan hasil tangkapan, yaitu Rp 100.000 untuk setiap ekor babi hutan dan Rp 50.000 untuk setiap ekor kera, yang dibayarkan secara langsung setelah diverifikasi. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, praktik pengupahan ini tergolong ke dalam akad Ju'alah yang hukumnya boleh (jaiz). Praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad, berlandaskan prinsip kerelaan (taradhi), keadilan (adl), perintah tolong-menolong (ta'awun), serta sejalan dengan Shahih dan Maqashid Syariah untuk menjaga harta (Hifdzul Maal). Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan ini bernilai positif karena terbukti efektif menekan populasi hama, mencegah timbulnya kemudharatan, serta menjamin transparansi pembayaran upah tanpa adanya unsur eksploitasi maupun penundaan hak pekerja.