Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) di Kecamatan Sinunukan yang sebagian besar diselesaikan melalui
mekanisme mediasi kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparatur desa. Namun
efektivitas sanksi yang diberikan dalam mediasi tersebut masih dipertanyakan karena
sanksi cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak
pidana KDRT di Kecamatan Sinunukan, dan (2) menganalisis tinjauan hukum pidana
Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana KDRT. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan
informan yang terdiri dari Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 3 (tiga)
orang korban KDRT, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model
interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kecamatan Sinunukan dilakukan
melalui mediasi kekeluargaan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama,
pemerintah desa, dan keluarga para pihak. Bentuk sanksi yang diberikan bervariasi
mulai dari permintaan maaf terbuka, nasihat, denda (mengupah), hingga pemotongan
kambing sebagai simbol pemulihan hubungan. Namun efektivitas sanksi masih rendah
karena sanksi cenderung ringan, tidak memberikan efek jera yang cukup, dan pelaku
sering mengulangi perbuatannya. Korban juga masih mengalami trauma psikologis dan
tidak merasakan perlindungan yang memadai. Faktor-faktor penyebab KDRT meliputi
faktor ekonomi, emosional/watak, pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya patriarki.
Tinjauan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku KDRT
termasuk dalam kategori hukuman Ta'zir, karena tidak termasuk dalam ketentuan
hudud dan qishash-diyat. Sanksi yang diberikan memiliki kesesuaian dengan prinsip
ta'zir yang bersifat mendidik (tadib), memberikan efek jera (zawajir), dan menjaga
kemaslahatan umum. Penyelesaian melalui mediasi juga sejalan dengan konsep Sulh
(perdamaian) dalam Islam dan melibatkan tokoh agama untuk memastikan putusan
tidak bertentangan dengan syariat. Namun kelemahannya, sanksi yang dijatuhkan
belum cukup tegas dan tidak terikat dengan aturan baku sehingga penerapan ta'zir
secara lokal belum optimal. Dalam hal perundang-undangan yang konstruktif, Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Undang-Undang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengatur semua bentuk kekerasan dan ancaman
pidananya, namun implementasinya di tingkat desa masih belum optimal karena
masyarakat lebih memilih jalur mediasi kekeluargaan daripada jalur hukum formal.
Penelitian ini juga menemukan adanya Peraturan Desa Sinunukan III Nomor 08 Tahun
2026 tentang Penyelesaian Perselisihan dan KDRT Melalui Mediasi Desa sebagai
instrumen hukum tertulis yang mengintegrasikan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai
nilai Islam ke dalam kerangka hukum positif.