Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli tuak yang masih berlangsung di Kecamatan Dolok dan telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat serta salah satu sumber mata pencaharian. Tuak yang menjadi objek penelitian merupakan tuak pahit yang dibuat melalui proses fermentasi air nira pohon aren dan dapat menimbulkan efek memabukkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan apabila ditinjau dari hukum Islam, khususnya konsep Urf, karena tidak semua kebiasaan yang berkembang dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan ketentuan syariat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana tinjauan Urf terhadap praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah setempat terhadap jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif serta pendekatan normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, yang terdiri dari 4 penjual tuak, 3 pembeli tuak, 1 tokoh adat, 2 tokoh agama, dan 1 orang camat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep „Urf dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tuak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, dengan pembayaran secara tunai atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik tersebut telah dilakukan secara berulang dan dikenal oleh sebagian masyarakat sehingga termasuk „Urf „amali. Namun, karena tuak yang diperjualbelikan dapat menimbulkan efek memabukkan, kebiasaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Urf shahih, melainkan termasuk Urf fasid karena bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Kebiasaan masyarakat dan keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan transaksi terhadap barang yang dilarang oleh syariat.