Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya praktik penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama di Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemangku adat dan tokoh agama dalam penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih mekanisme tersebut, serta mengkaji implikasi hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri atas 3 pemangku adat, 2 tokoh agama, 1 pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, dan 4 orang masyarakat Kelurahan Panyabungan III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat dan tokoh agama berperan sebagai mediator, pemberi nasihat, serta saksi dalam pengucapan talak. Masyarakat cenderung memilih penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama karena prosesnya dinilai lebih sederhana, cepat, ekonomis, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta adat. Namun, perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif Indonesia sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status perkawinan, hak para pihak, hak anak, pembagian harta bersama, dan administrasi kependudukan.