Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diterapkannya hukum adat dalam penyelesaian kasus mangapus tarutung, yaitu perbuatan mengambil buah durian milik orang lain tanpa izin, di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Penyelesaian perkara melalui mekanisme adat tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena masih diprioritaskan oleh masyarakat dibandingkan jalur hukum positif, pada sisi lain diperlukan analisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum berbasis adat dalam kasus mangapus tarutung serta menganalisis kesesuaian penerapan sanksi adat tersebut menurut perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hatobangon, malim kampung, kepala desa, korban, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan Naposo Nauli Bulung (NNB), serta dokumentasi dari berbagai literatur fiqh jinayah. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui pengungkapan peristiwa, penghadiran pelaku ke alaman bolak musyawarah adat yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, penetapan sanksi, dan pembayaran denda sebesar Rp1.000.000,00 kepada korban. Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan memulihkan hubungan antarmasyarakat. Berdasarkan perspektif fiqh jinayah, perbuatan mangapus tarutung memiliki karakteristik jarimah sariqah, namun tidak memenuhi syarat penerapan hukuman hudud karena nilai barang yang diambil belum mencapai nisab, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir. Sanksi adat berupa denda tersebut dinilai sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, efek jera, perlindungan hak korban, serta mencerminkan integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan agar ketentuan adat mengenai mangapus tarutung dibakukan dalam bentuk kesepakatan adat tertulis guna memperkuat kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat.