Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada BSI KCP Panyabungan, serta
mengidentifikasi kendala dan peran pengawasan internal dalam menjaga
kepatuhan syariah di tingkat operasional. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan
studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 2 Tahun
2024 telah menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BSI KCP Panyabungan, namun
implementasinya belum berjalan secara langsung. DPS tidak melakukan
kunjungan rutin ke KCP, sehingga pengawasan syariah sehari-hari sangat
bergantung pada Unit Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang
bertindak sebagai perpanjangan tangan DPS. Kendala utama yang dihadapi antara
lain keterbatasan kehadiran langsung DPS di lapangan, pemahaman pegawai
terhadap rincian ketentuan peraturan yang masih terbatas, alur koordinasi
berjenjang yang memperlambat umpan balik, serta ketergantungan tinggi pada
kinerja unit pengawasan internal. Secara keseluruhan, implementasi tata kelola
syariah telah berjalan melalui mekanisme tidak langsung, namun belum
sepenuhnya optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
BSI Kantor Pusat, DPS, dan pihak KCP Panyabungan dalam upaya memperkuat
sosialisasi, penyederhanaan alur pelaporan, dan peningkatan peran pengawasan
internal agar tujuan tata kelola syariah dapat tercapai secara lebih efektif.