Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri atas gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan, serta mengkaji upaya hukum atau konstruksi hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak (abuse of right) oleh suami dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis
secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penghubungan antara norma hukum (das sollen) dan realitas empiris (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan telah memberikan kepastian hukum secara formal dan prosedural bagi para pihak, baik suami maupun istri. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak-hak istri masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif, terutama ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya seperti pemberian nafkah. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak talak oleh suami. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dan konstruksi hukum yang lebih responsif, antara lain melalui penguatan peran hakim, penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan hak, optimalisasi mediasi, serta pembaruan regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak perempuan. Pendekatan maqashid syariah juga menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa praktik talak sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.