Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya tradisi larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi tersebut diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki keterkaitan dengan ajaran hadis Nabi, khususnya hadis tentang larangan menghimpun dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu dalam satu ikatan pernikahan, meskipun hadis tersebut tidak secara eksplisit mengatur larangan menikahkan dua saudari kandung dalam tahun yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif living hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan living hadis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berkaitan dengan praktik pernikahan dua saudari kandung dalam satu tahun, serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dipertahankan sebagai bagian dari adat masyarakat Desa Laru Baringin. Tradisi tersebut dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga, menghindari hal-hal yang dianggap tidak baik, serta mempertahankan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menghubungkan tradisi ini dengan hadis Nabi tentang larangan menghimpun dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu dalam satu ikatan pernikahan. Namun, secara tekstual, hadis tersebut tidak memuat larangan menikahkan dua saudari kandung dalam tahun yang sama. Dalam perspektif living hadis, praktik tersebut menunjukkan adanya resepsi masyarakat terhadap hadis yang mengalami proses pemaknaan, interpretasi, dan adaptasi dengan konteks budaya lokal. Dengan demikian, larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun lebih tepat dipahami sebagai konstruksi tradisi lokal yang memperoleh legitimasi keagamaan melalui pemahaman masyarakat, bukan sebagai ketentuan hukum Islam yang secara eksplisit bersumber dari hadis Nabi.