Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana pemerkosaan terhadap anak
yang mengancam keselamatan, kehormatan, dan masa depan korban, terlebih
ketika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana pemerkosaan anak serta meninjaunya berdasarkan hukum
pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach), dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan
melalui studi kepustakaan dan studi dokumen serta dianalisis secara kualitatif
dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor
49/Pid.Sus/2019/PN Mdl didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis
dengan terpenuhinya unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Trauma korban
dan kedudukan terdakwa sebagai ayah tiri menjadi keadaan yang memberatkan,
sedangkan belum pernah dihukum dan keterusterangan terdakwa menjadi keadaan
yang meringankan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian
antara pertimbangan hakim yang menyatakan terbuktinya pemaksaan
persetubuhan dengan amar putusan yang menggunakan rumusan “memaksa anak
untuk melakukan perbuatan cabul”. Berdasarkan hukum pidana Islam, perbuatan
terdakwa memiliki karakter al-wat’u bi al-ikrah atau persetubuhan secara paksa,
sehingga korban tidak dapat diposisikan sebagai pelaku zina dan
pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip perlindungan dan
kemaslahatan dalam hukum pidana Islam, sehingga diperlukan kecermatan dan
konsistensi hakim dalam merumuskan pertimbangan serta amar putusan dan
penguatan perlindungan terhadap anak korban.