Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemberian hukuman denda terhadap pelaku zina di Desa Pidoli Lombang yang ditetapkan melalui kesepakatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang serta mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap hukuman denda adat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman denda terhadap pelaku zina di Desa Pidoli Lombang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu berdasarkan ketentuan tertulis pada beberapa kasus dan melalui musyawarah masyarakat pada kasus yang tidak memiliki ketentuan tertulis. Musyawarah melibatkan pemerintah desa, Harajaon, Hatobangon, tokoh agama, Naposo Nauli Bulung, keluarga para pihak, dan masyarakat. Besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, keadaan dan dampak perbuatan terhadap masyarakat, dengan nominal denda yang ditemukan dalam penelitian berkisar antara Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000. Dana hasil denda digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina merupakan jarimah hudud yang hukuman pokoknya telah ditentukan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, sehingga tidak dapat diganti dengan pembayaran denda. Oleh karena itu, denda yang diterapkan di Desa Pidoli Lombang tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman hudud dan tidak dapat menggantikan hukuman hudud zina. Denda tersebut lebih tepat dipahami sebagai sanksi adat atau sosial yang bertujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Meskipun memiliki tujuan yang sejalan dengan aspek pencegahan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.