Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembayaran uang kebersihan lapak di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan lapak pedagang yang dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan konsumen. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian antara pembayaran uang kebersihan dengan manfaat jasa kebersihan yang diterima pedagang ditinjau dari hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran uang kebersihan lapak di Pasar Sihepeng dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat sampah di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran uang kebersihan lapak serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pedagang serta pengelola pasar, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran uang kebersihan di Pasar Sihepeng dilakukan secara rutin oleh para pedagang sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Namun, pelaksanaan pengelolaan kebersihan belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan lapak pedagang yang dijadikan tempat pembuangan sampah sementara, sehingga menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi kenyamanan, serta berdampak pada menurunnya minat pembeli dan pendapatan pedagang. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas kebersihan, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Meskipun pihak pengelola dan Dinas Perpasaran telah melakukan imbauan dan evaluasi, permasalahan tersebut belum terselesaikan secara maksimal. Dalam tinjauan hukum Islam,praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, dan kaidah fiqh lā dharar wa lā dhirār yang menegaskan larangan menimbulkan kerugian atau kemudaratan bagi pihak lain.