Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir yang dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk wanprestasi serta belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa handphone dan menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain keterlambatan pembayaran, keterlambatan atau tidak mengembalikan handphone sesuai waktu yang disepakati, kerusakan barang, dan pelanggaran terhadap kesepakatan penggunaan. Terjadinya wanprestasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajibannya, tidak adanya perjanjian tertulis, serta tingginya hubungan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik sewa-menyewa tersebut pada dasarnya termasuk akad ijarah yang diperbolehkan karena adanya kesepakatan mengenai pemanfaatan barang dengan imbalan tertentu. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai tanggung jawab, kondisi barang, dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran akad. Wanprestasi dalam praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (taqshir), pelanggaran atau tindakan melampaui batas (ta'addi), dan pelanggaran terhadap syarat akad (mukhalafah al-syarth).