Kerusakan lahan pertanian dan perkebunan akibat hewan ternak yang berkeliaran tanpa pengawasan masih menjadi permasalahan di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan dan berpotensi memicu konflik dengan pemilik ternak. Meskipun masyarakat telah menerapkan aturan mengenai tanggung jawab pemilik ternak, aturan tersebut masih bersifat lisan dan informal sehingga belum memberikan kepastian mengenai bentuk sanksi dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan kebun serta meninjaunya berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dipadukan dengan penelitian lapangan (case aproach) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji keabsahannya melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didasarkan pada kesepakatan masyarakat dan aturan desa yang bersifat lisan, tanpa prosedur baku. Penggunaan frasa “boleh berkehendak terhadap hewan tersebut” menimbulkan multitafsir dan berpotensi mendorong tindakan main hakim sendiri. Dalam perspektif hukum pidana, kerusakan kebun akibat hewan ternak tidak secara otomatis merupakan tindak pidana sehingga diperlukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang jelas, sementara tindakan berlebihan terhadap hewan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Ditinjau dari hukum pidana Islam, tanggung jawab pemilik ternak atas kerusakan akibat kelalaiannya dapat dianalisis melalui konsep al-itlaf dan pemberian sanksi melalui ta'zir. Penyelesaian secara musyawarah dan pemulihan hubungan para pihak sejalan dengan konsep al-ishlah dan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, aturan desa perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengatur kewajiban pemilik ternak, mekanisme pengaduan, tahapan penyelesaian, bentuk sanksi yang proporsional, serta batas tindakan terhadap hewan ternak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.