Praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf merupakan persoalan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan, sengketa hak atas tanah, serta pelanggaran terhadap ketentuan syariah mengenai pengelolaan harta wakaf. Permasalahan tersebut ditemukan di Desa Barbaran, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di mana sebagian tanah dan pohon kelapa yang telah berstatus wakaf ikut diperjualbelikan bersama tanah milik pribadi tanpa adanya pemisahan dan penjelasan kepada pembeli. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad jual beli dan status hukum objek yang diperjualbelikan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran serta menganalisis status hukumnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris dan metode kualitatif. Informan penelitian berjumlah 6 orang, yang terdiri atas penjual, pembeli, nazhir, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat Pemerintah Desa Barbaran. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf terjadi akibat tidak adanya pemisahan yang jelas antara tanah milik pribadi dan tanah wakaf serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum harta wakaf. Penjual memasukkan bagian tanah dan pohon kelapa yang telah diwakafkan ke dalam objek jual beli tanpa memberitahukan status hukumnya kepada pembeli. Berdasarkan analisis hukum Islam, akad jual beli tersebut tidak dapat dinyatakan sah secara keseluruhan karena sebagian objek akad bukan lagi menjadi hak milik penjual. Bagian tanah yang masih berstatus milik pribadi tetap sah diperjualbelikan sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan bagian yang telah berstatus wakaf batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip keabadian harta wakaf. Selain itu, transaksi tersebut mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan objek akad dan unsur tadlis karena adanya penyembunyian informasi mengenai status wakaf kepada pembeli. Dengan demikian, akad jual beli berkedudukan sah terhadap bagian tanah milik pribadi dan batal terhadap bagian tanah wakaf karena tidak memenuhi syarat sah objek akad menurut hukum Islam.
Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Tanah, Wakaf, Gharar, Tadlis.