Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli batu nisan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang dilakukan dengan sistem pemesanan, sehingga memiliki karakteristik akad istishna’. Dalam praktiknya, konsumen menentukan model, ukuran, bahan, warna, tulisan, harga, serta waktu penyelesaian batu nisan yang dipesan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidaksesuaian hasil pesanan, keterlambatan penyelesaian, kurang jelasnya spesifikasi, dan tidak adanya bukti perjanjian tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli istishna’ pada usaha pembuatan batu nisan dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari pemilik usaha, konsumen, tokoh agama, dan aparat desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan akad istishna’ dan fiqh muamalah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli istishna’ pada usaha pembuatan batu nisan di Desa Purba Baru dilakukan melalui pemesanan langsung antara konsumen dan pengrajin. Dari kurang lebih 4.000 pesanan, sebagian besar telah sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan sekitar 25 batu nisan mengalami ketidaksesuaian, baik dari segi ukuran, bentuk, warna, tulisan, maupun spesifikasi lainnya. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan, kurang jelasnya penyampaian spesifikasi, dan kesalahan dalam proses pembuatan. Apabila terjadi ketidaksesuaian, pengrajin bertanggung jawab melakukan perbaikan atau penyesuaian melalui musyawarah dengan konsumen. Ditinjau dari fiqh muamalah, praktik jual beli tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan sebagian besar syarat akad istishna’, tetapi masih terdapat kekurangan berupa ketidaksesuaian pesanan, keterlambatan, kurang jelasnya spesifikasi, dan tidak adanya bukti tertulis yang berpotensi menimbulkan gharar. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan spesifikasi dan bukti kesepakatan tertulis agar pelaksanaan akad istishna’ lebih tertib dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.